Orkestrasi kemitraan, rahasia pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat

Oleh Maulida Illiyani

Penulis adalah Perencana Ahli Pertama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Artikel ini terpilih sebagai salah satu pemenang The Reformist Insiders Writing Competition 2026. Isi artikel ini mewakili analisis dan pandangan pribadi penulis.

Belakangan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Iqbal sering menyebut kata “orkestrasi.” Dalam pidato-pidatonya, kata ini ia gunakan untuk mendeskripsikan peran pemerintah provinsi: menjadi “orkestrator” yang tidak hanya berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat, tetapi juga mengambil peran strategis untuk menyatukan berbagai sumber daya pembangunan—mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga mitra pembangunan seperti lembaga nonpemerintahan (NGO) dan organisasi masyarakat sipil (CSO).

Saya pikir ini penting untuk mencapai pembangunan yang efektif dan kebijakan yang tepat sasaran.

Namun, ide ini bukanlah hal baru di NTB. Beberapa tahun lalu, ide serupa sudah dimasak di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB. Saat itu Bappeda masih ada di bawah komando Pak Is, seorang birokrat senior yang telah melanglang buana di ragam perangkat daerah di Nusa Tenggara Barat. Beliau mencetuskan beragam inisiatif yang belakangan saya sadari ternyata cukup progresif, salah satunya adalah membentuk Unit Manajemen Program Kemitraan, atau UMPK.

Di awal berdirinya, bagi saya unit ini keren sekali. Menyimpan harapan besar agar UMPK bisa menemukan banyak peluang kolaborasi antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Sayangnya, situasi klasik yang sulit dihindari dalam birokrasi terjadi. Sempat berjalan baik di awal pembentukannya, eksistensi UMPK sedikit meredup akibat pergantian struktur koordinasi.

Tapi Tuhan ternyata seru sekali. Hampir dua tahun saya melihat UMPK dari luar dengan harapan yang tetap besar. Tiba-tiba Pak Is menunjuk saya sebagai koordinator UMPK menuju masa pensiunnya.

Seperti menelan ludah sendiri, kini sayalah yang mengemban segala ekspektasi yang dulu saya sematkan pada UMPK: bahwa unit ini harus bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara keterbatasan daya dan upaya pemerintah, khususnya di daerah, dengan segala ekspektasi tinggi dan sumber daya yang dimiliki kawan-kawan nonpemerintah, yang kini disebut “mitra pembangunan.”

Kabar baiknya, tren menunjukkan hal yang menurut saya positif. Program-program pembangunan kini juga banyak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga di luar “pelat merah”. Kawan-kawan mitra pembangunan kini tidak hanya datang mengkritik pemerintah, tetapi juga hadir sepaket dengan program-program solutif dan dana-dana besar yang berhasil mereka datangkan dari berbagai donor asing maupun program hibah dalam negeri.

Oleh karena itu, ide Pak Is kala itu untuk membentuk UMPK sebagai unit yang menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah dan mitra pembangunan adalah sebuah terobosan yang tepat. Utamanya, karena kondisi APBD NTB yang masih sangat bergantung pada transfer pusat.

UMPK dibentuk dengan lima tugas: (1) mendata mitra pembangunan; (2) memfasilitasi dan mendukung program atau kegiatan mitra pembangunan bersama bidang teknis; (3) memantau perkembangan kegiatan mitra pembangunan; (4) memperluas jaringan kemitraan untuk mendukung peningkatan pendanaan pembangunan daerah; dan (5) menyiapkan laporan tahunan kegiatan mitra pembangunan.

Dalam perjalanannya, ternyata tugas-tugas UMPK ini juga dapat mendukung berbagai kebutuhan beberapa sekretariat yang ada di Bappeda, seperti sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) dan Tim Kajian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Saat Pak Is pensiun di akhir 2025, inisiatifnya mengelola kolaborasi antara program pemerintah dengan berbagai program mitra pembangunan ternyata sejalan dengan Gubernur NTB terpilih, Muhammad Iqbal.

Maka, harapan saya akan peran UMPK untuk pembangunan NTB pun masih ada. Kini, di bawah kepemimpinan Kepala Bappeda NTB yang baru, seorang birokrat perempuan cerdas yang biasa kami sapa Bu Nelly, harapan akan fungsi strategis UMPK tidak hilang, justru menjadi lebih kuat.

Meski sudah berganti nama menjadi Tim Kerja Sama Daerah dan Mitra Pembangunan (TKDMP), visi kolaborasi yang ada dalam DNA UMPK pun kini menjadi value dan arah baru NTB. Karena gubernur baru memiliki visi NTB “makmur dan mendunia,” TKDMP pun terlibat dalam program-program unggulan yang punya tiga tujuan utama: pengentasan kemiskinan ekstrem; ketahanan pangan dengan hilirisasi agromaritim; dan pariwisata berkelas dunia.

Saya akan bercerita tentang salah satu program unggulan yang paling bergaung di NTB, yaitu “Desa Berdaya.”

Program ini ingin membangun kemandirian desa dengan mengokohkan fondasi sosial ekonomi dengan dua pendekatan, yaitu menyelesaikan masalah dan mendorong potensi desa. Didukung penuh oleh Gubernur NTB, hal ini mematahkan asumsi tentang rendahnya keterlibatan pemerintah provinsi dalam menyelesaikan masalah di desa.

Beberapa bulan yang lalu, pemerintah NTB mengadakan sebuah forum silaturahmi mitra pembangunan untuk Desa Berdaya. Dalam ceramahnya, Gubernur NTB mendiskusikan alasan kenapa NTB masih termasuk ke dalam 12 daerah termiskin di Indonesia, padahal ada begitu banyak program mitra pembangunan yang masuk ke NTB sejak lama. Ia berpendapat ini akibat tidak adanya orkestrasi yang membuat program pemerintah dan nonpemerintah yang saling mendukung untuk menghasilkan dampak yang menyeluruh dan tidak parsial.

Di kegiatan inilah kemudian terhimpun data 52 mitra pembangunan yang juga bergerak di tingkat desa. Lalu, bagaimana tindak lanjutnya? Didik S. Mulyono, seorang konsultan perencanaan dari Yogyakarta, memberikan masukan yang sangat baik untuk kami. Perlu dibentuk model “logic” atau kerangka kerja logis sebagai “peta jalan” yang menjelaskan hubungan antara proses, output, hingga dampak pembangunan yang dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak untuk berkontribusi pada kesuksesan Desa Berdaya.

Strukturnya kurang lebih seperti ini:

Dengan kerangka ini, seluruh pihak yang terlibat—baik pemerintah, mitra pembangunan, maupun masyarakat—memiliki pemahaman yang sama tentang arah pembangunan dan posisi kontribusinya masing-masing.

Menemukan kesenjangan, menetapkan target realistis

Salah satu kekuatan model ini adalah kemampuannya mengidentifikasi kesenjangan (gap). Misalnya, pada level sumber daya manusia (SDM), sering kali intervensi hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan (knowledge), belum sampai pada perubahan sikap (attitude) dan praktik (practice).

Sayangnya, banyak program mitra pembangunan saat ini baru menyentuh aspek teknis. Tanpa kerangka logis, ketimpangan ini sering tidak disadari. Selain itu, juga penting untuk memahami bahwa pada intervensi yang berada di level proses, perubahan paling realistis hanya sampai pada output—bukan langsung pada impact. Kesadaran inilah yang membantu semua pihak menetapkan ekspektasi yang masuk akal dan menghindari klaim berlebihan.

Jadi begitulah dinamika menarik yang ada di Bappeda NTB. Saya rasa cukup reformis di tengah semakin terbelitnya APBD karena besarnya pemotongan transfer pusat ke daerah. Pemerintah provinsi pun harus terus aktif dan kreatif menemukan ragam sumber daya agar tetap mampu mencapai target pembangunan yang tentunya bertujuan untuk menjawab berbagai masalah kontekstual daerah dan masyarakatnya.