Pada Januari 2019, saya direkrut sebagai Analis Sistem Informasi Geospasial di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dari situlah bermula banyak cerita dan upaya untuk terus berdampak. Dengan latar belakang studi geografi yang saya miliki, pimpinan menuntut saya dan tim untuk mengeksplorasi sejauh mana daya manfaat basis data spasial nasional dalam kerangka “Kebijakan Satu Peta.”

Kebijakan Satu Peta, kala itu merupakan program super prioritas Presiden Jokowi, berhasil mengintegrasikan 85 peta tematik yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan nasional. Saat itu, kami diberikan keleluasaan untuk berpikir dan menggali ide agar kerja-kerja yang kami lakukan ke depan dapat berdampak konkret bagi birokrasi pemerintah.

Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial (PITTI) menjadi output yang akhirnya kami tuju.

PITTI merupakan informasi geospasial yang menunjukkan indikasi konflik lahan akibat tumpang tindih status lahan dan izin-izin usaha. Pertama kali dirilis pada akhir 2019, PITTI mengungkap bahwa ada sekitar 77,3 juta hektare lahan di Indonesia yang terindikasi tumpang tindih. Ada empat jenis kasus:

1. ketidakselarasan tata ruang dengan kawasan hutan;

2. ketidakselarasan tata ruang level provinsi dan kabupaten/kota;

3. ketidakselarasan kegiatan usaha dengan peruntukan tata ruang; dan

4. overlap antarizinan pada lokasi yang sama.

Kasus-kasus ini kompleks dan sulit dimengerti. Tapi bagi kami, ini tantangan.

PITTI yang membuka tabir

PITTI membuka tabir karut-marutnya tata kelola lahan dan perizinan yang selama ini terjadi di Indonesia. Banyak pihak di internal pemerintah yang menentang keterbukaan informasi tersebut, menganggapnya sebagai pekerjaan kotor yang rentan terhadap perlawanan “mafia.” Namun, kami terus bergerak, memperbaiki “dosa-dosa geospasial” masa lalu yang menyebabkan konflik dan menghambat kemajuan hingga hari ini.

Bicara soal konflik lahan, setidaknya ada empat hal yang terdampak:

• ketidakpastian hukum atas suatu lahan yang mengakibatkan investasi terhambat dan lahan menjadi terlantar;

• kegiatan yang tidak sesuai dengan kapasitas lingkungan sehingga memicu kerusakan ekologi;

• hilangnya pendapatan negara; serta

• hak masyarakat yang tidak terjamin.

Memandang semua itu, kami sadar bahwa kami membutuhkan lebih dari sekadar informasi berupa PITTI: kami butuh kebijakan penyelesaian konflik lahan.

Dari peta ke kebijakan

Momentum penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) menjadi tonggak penting dalam pergerakan kami saat itu. PITTI ditempatkan sebagai dasar revolusi tata kelola status lahan dan perizinan ke depan. Masalah tumpang tindih menjadi kata kunci yang didorong dalam penyusunan UUCK dan regulasi turunannya. Berbekalkan informasi yang didapat dari PITTI, bagi tugas masing-masing kementerian pun terbentuk:

• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: mengoordinasikan seluruh kementerian teknis terkait untuk menyusun kebijakan penyelesaian atas masalah-masalah yang terpampang dalam peta tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): menyelesaikan hak masyarakat dalam kawasan hutan sekaligus menertibkan pelanggaran di sektor kehutanan berbasis informasi geospasial.

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN): menyelaraskan tata ruang level provinsi dan kabupaten/kota, serta menertibkan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba.

• Kementerian teknis lainnya (Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan lain sebagainya) turut mendukung birokrasi percepatan penyelesaian problem lahan dalam investasi.

Kepedulian seluruh kementerian dan lembaga terhadap masalah tumpang tindih dalam PITTI akhirnya melahirkan kebijakan berupa beberapa peraturan pemerintah tentang tata ruang, kehutanan, dan penggunaan lahan (PP 21/2021, PP 23/2021, PP 24/2021, PP 43/2021) beserta banyak peraturan menteri terkait yang mengatur penyelesaian konflik status lahan dimaksud.

Melalui regulasi turunan UUCK, kami selaku pemrakarsa PP tentang penyelesaian tumpang tindih pun mengamanatkan aksi restart pada seluruh rencana tata ruang di level provinsi dan kabupaten/kota.

Tata ruang provinsi direvisi agar seluruhnya mengacu pada zona-zona kawasan hutan. Setelah itu, dilanjutkan dengan revisi tata ruang level kabupaten/kota yang mengacu pada tata ruang provinsi yang telah direvisi, agar hierarki rencana pembangunan saling selaras ke depannya.

Dua langkah awal ini menjadi bagian dari kerangka untuk meningkatkan kualitas tata ruang dan menjamin kepastian hukum atas lahan yang dijadikan alas perizinan dan investasi.

Menertibkan tambang dan sawit

Paralel dengan proses restart tata ruang, penertiban sektor tambang dan perkebunan menjadi hal strategis yang harus dibereskan. Pada 2021, kami menginisiasi penyusunan PITTI Pertambangan dalam Kawasan Hutan, sebuah peta yang menunjukkan adanya 4,7 juta hektare indikasi tumpang tindih usaha tambang dalam kawasan hutan.

Bersama KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kami merumuskan kebijakan-kebijakan penyelesaian hingga berhasil mencabut lebih dari 2.000 SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Antara 2021 dan 2023, luas permasalahan izin tambang dalam kawasan hutan berhasil ditekan hingga lebih dari satu juta hektare.

Di sektor perkebunan, PITTI menunjukkan adanya tiga juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di lahan berstatus kawasan hutan.

Pemerintah kemudian memformulasikan kebijakan penyerahan kembali lahan dari korporasi kepada negara, khusus untuk lahan perkebunan yang merambah Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, sekaligus mengamanatkan reforestasi atau penghutanan kembali.

Adapun lahan kelapa sawit yang berada di Hutan Produksi diarahkan pengelolaannya kepada BUMN sektor perkebunan.

Salah satu langkah yang paling hangat diperbincangkan belakangan ini adalah penarikan kembali lahan perkebunan sawit di Taman Nasional Tesso Nilo, yang selanjutnya akan dipulihkan menjadi kawasan hutan konservasi.

Kebijakan dan aksi penertiban di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit ini merupakan lompatan besar dalam revolusi perizinan. Bukan hanya untuk mengoptimalkan pendapatan negara, tetapi juga untuk mendorong upaya-upaya restorasi lingkungan yang signifikan.

Gejolak yang tak terhindarkan

Lahirnya UUCK dan regulasi turunan terkait revolusi status lahan dan perizinan memicu berbagai gejolak dalam dunia usaha. Keresahan akan pengenaan sanksi, kenaikan tarif, hingga ancaman pidana menghantui pihak-pihak korporasi yang selama bertahun-tahun “mencuri” keuntungan, merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah.

Di sisi lain, proses investasi dan pemberian izin kini harus memperhatikan kawasan hutan, peruntukan ruang, serta izin-izin lain yang sudah terbit sebelumnya. Kondisi ini membuat proses perizinan dan penanaman modal semakin ketat dan tidak bisa dilakukan sembarangan, semata-mata agar tidak lagi dijumpai kasus-kasus tumpang tindih yang memicu masalah sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian investasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menyelesaikan hampir 20 juta hektar lahan bermasalah

Berbagai upaya, strategi, dan kebijakan dalam rangka menekan permasalahan tumpang tindih status lahan dan perizinan di atas tidaklah sia-sia. Dalam kurun waktu lima tahun, dari 2019 hingga 2024, kami berhasil menekan angka luas permasalahan dari 77,3 juta hektare menjadi 57,4 juta hektare. Penurunan hampir 20 juta hektare ini merupakan hal besar bagi pemerintah; sebuah “bersih-bersih” birokrasi perizinan yang nyata.

Tentu, untuk menyelesaikan semuanya dibutuhkan proses yang jauh lebih panjang, dan lima tahun tidaklah cukup. Akhir 2024 menjadi titik finish perjalanan kami karena adanya reorganisasi yang memindahkan kewenangan kami ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Ini masih awal. Semoga satuan tugas penyelesaian tumpang tindih status lahan dan perizinan di tempat lain terus melahirkan gerakan revolusioner lanjutan, melanjutkan apa yang kami jalankan selama lima tahun sebelumnya.

Kata orang, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tapi di Kementerian Keuangan, kesempurnaan adalah salah satu nilai yang kami terjemahkan sebagai “perbaikan terus-menerus.”

Pada level eselon I di Direktorat Jenderal D, ada dua sikap dasar yang ditanamkan pada pegawai: inisiatif, yaitu mampu menyelesaikan masalah dan memberi solusi tanpa menunggu perintah; dan korektif, yaitu memperbaiki kesalahan demi perubahan yang lebih baik. Terdengar klise memang, tapi inilah yang coba saya terapkan di unit saya, khususnya dalam pemanfaatan teknologi, sebut saja Teknologi U, untuk mendukung salah satu tugas kami.

Dulu, di unit saya di Direktorat P, ada pameo bahwa pegawai unit ini “buta huruf.” Dalam arti, mereka bekerja hanya mengikuti pengalaman senior yang diwariskan turun-temurun, alih-alih membaca aturan yang ada. Namun, mereka pun enggan menuliskan pengalaman itu dalam bentuk apa pun. Dalam beberapa tahun terakhir, pameo ini mulai didobrak. Saya bisa bilang bahwa saya adalah salah satu pendobraknya.

Dua dimensi tantangan implementasi teknologi

Bicara soal implementasi teknologi baru, tentu tak lepas dari dua dimensi: aspek politis berupa dukungan dari pimpinan dan aspek teknis seperti pengadaan. Masalahnya, banyak organisasi melakukan hal baru semata-mata karena seorang tokoh pimpinan yang bertitah, bukan karena kajian dan data. Sementara di sisi teknis, praktik kongkalikong antara oknum pejabat dan vendor kerap terjadi dengan begitu halus sampai tampak seperti suatu hal yang lazim.

Pertanyaannya, mau sampai kapan?

Satu dasawarsa silam, saya mulai menuliskan gagasan tentang penggunaan Teknologi U saat menjalani tugas belajar. Dari tugas diskusi kelas, esai ujian semester, hingga akhirnya gagasan itu saya abadikan dalam sebuah skripsi yang tersimpan rapi di perpustakaan sekolah kedinasan.

Kembali ke kantor, saya mendapat amanat di unit baru, Direktorat P, dengan misi mewujudkan implementasi Teknologi U, yang ternyata sejalan dengan cetak biru transformasi organisasi. Saat itu, saya belum sadar akan sesulit apa tugas besar ini ketika dijalankan.

Empat tahun bergerak bagai siput

Aspek politis amat kental dalam penerapan hal baru, tak terkecuali di unit saya. Meski tim penyusun kajian sudah dibentuk dan pengumpulan data terus berjalan, tanpa perhatian dari pimpinan, ide terbaik pun hanya akan menumpuk, mengumpulkan debu di sudut ruangan.

Dari 2019 hingga 2023, nyaris empat tahun, kami bergerak lambat bagai siput kebun. Hingga suatu momentum mengubah segalanya: dorongan dari unit lain di kementerian yang menyentil ego pimpinan.

Direktur yang sebelumnya ogah-ogahan menerima usulan, dalam semalam berubah mendukung penuh dan menuntut kami memulai uji implementasi dalam waktu satu bulan. Meski harus pontang-panting meminta masukan unit vertikal dan kebut-kebutan menyelesaikan kajian, dukungan Menteri pun akhirnya berhasil kami raih.

Medan perang pengadaan

Begitu aspek politis sudah dalam genggaman, perjalanan belum selesai; tantangan teknis sudah menanti di depan.

Pengadaan di unit kami rupanya tak luput dari cengkeraman oknum yang mengendalikan pemilihan vendor di balik layar. Dari belasan perusahaan penyedia Teknologi U yang tersedia, kami harus memilah: vendor produk merek luar negeri yang mumpuni secara spesifikasi namun berpotensi menjebol anggaran; atau perusahaan rintisan lokal yang harganya masuk akal namun spesifikasinya penuh keterbatasan.

Untungnya, dua perusahaan manufaktur lokal menawarkan solusi: mereka akan menggunakan komponen dari luar negeri lalu merakitnya sesuai kebutuhan kami. Kami persilakan mereka berkreasi, kemudian menilai mana yang harganya sesuai anggaran. Singkat cerita, salah satu vendor, sebut saja PT Bravo, memberikan opsi yang memenuhi kebutuhan kami dengan harga yang lebih unggul dari vendor lain, sebut saja PT Foxtrot. Akhirnya, kami punya pilihan masuk akal untuk implementasi Teknologi U.

Logikanya, PT Bravo tinggal mengajukan penawaran di e-katalog, lalu Pejabat Pembuat Komitmen akan memilih mereka.

Tapi tentu realitanya tidak semudah itu.

Seni markup harga dan menyalin brosur

Di penghujung proses, hidup melempar plot twist: hadirlah PT Alpha, yang tiba-tiba menawarkan produk 80 persen identik dengan penawaran PT Bravo, pada harga yang nyaris sama. Hanya beberapa komponen yang menjadi pembeda; bahkan brosur yang mereka pajang di e-katalog benar-benar menyalin brosur PT Bravo yang telah dipotong logonya, lalu ditimpa logo mereka sendiri.

Yang lebih menggelikan, PT Alpha pernah mengajukan tawaran untuk Teknologi U seharga dua kali lipat. Pada penawaran pertama, sistem yang mereka bawa menggunakan komponen merek Y seharga Rp 1,9 miliar. Kali ini, mereka beralih ke merek C, merek yang sama dengan yang dipakai PT Bravo, seharga Rp 900 juta. Komponen lain persis sama. Padahal, saat saya telusuri di pasar internasional, harga komponen merek Y dan merek C berada di kisaran yang serupa. Anehnya lagi, ketika memberikan paparan kepada kami secara langsung, PT Alpha justru menawarkan produk yang sama sekali berbeda lagi: merek S dari negara lain, seharga sekitar Rp 5 miliar.

PT Alpha rupanya memiliki darah markup yang begitu kental.

Toko serba ada milik satu keluarga

Mungkin terdengar gila, tapi itulah kenyataannya.

PT Alpha ternyata sudah sering memenangkan tender di unit kami, dengan beragam nama entitas yang dikendalikan oleh satu keluarga inti. Ayah, ibu, dan kedua anak mereka masing-masing memiliki PT sendiri. Mereka menyuplai berbagai kebutuhan unit kami, semacam toko serba ada yang menjual apa pun yang diminta pengguna. Beberapa kolega yang pernah berurusan dengan hasil pengadaan entitas ini memberikan penilaian seragam terhadap mereka: produk tak lengkap, teknisi tidak kapabel, instalasi setengah-setengah, hingga indikasi pengabaian kontrak. Hebatnya, dalam catatan administrasi, rekam jejak mereka bersih tak bernoda.

Kami rupanya sedang menghadapi pemain kelas kakap yang bersimbiosis mutualisme dengan oknum di dalam organisasi kami sendiri.

Senjata pamungkas seorang senior

Tak mau kalah akal, saya dan tim sudah bulat bahwa permainan ini harus diakhiri. Kami mulai melakukan komparasi mendetail atas setiap komponen yang ditawarkan kedua perusahaan. Keanehan terus berulang: setiap kali kami menemukan kelemahan pada komponen PT Alpha dan menyampaikannya, tak lama kemudian perwakilan mereka mengabari bahwa mereka memperbarui penawaran “dengan komponen baru yang lebih canggih, harga tetap sama.” Setelah tiga kali kejadian serupa, kami makin yakin: ada upaya pengaturan skor dalam pengadaan ini.

Seorang senior yang sudah muak dengan praktik semacam ini kemudian memberi kami senjata pamungkas: Peraturan Presiden No.12/2021 tentang pengadaan. Peraturan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa selain produk harus memenuhi kebutuhan, penyedia juga harus diprioritaskan berdasarkan keunggulan di bidang riset, dukungan ekonomi kreatif, UMKM, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Berbekal amunisi itu, peta pembahasan tim teknis pun bergeser. Dua belas anggota tim tak mencapai kata sepakat, hingga akhirnya ketua tim memutuskan untuk melakukan pemungutan suara.

Dari keseluruhan fakta yang tersaji, jelas tampak bahwa PT Bravo unggul telak, bahkan tanpa perlu menyebut potensi KKN, rekam jejak negatif, atau seabrek kekurangan PT Alpha. Yang paling sederhana adalah ketidakmampuan mereka untuk memenuhi aspek-aspek dalam Perpres No. 12/2021. Hasil suara pun mencerminkan itu semua: PT Bravo menang 9 berbanding 3.

Jalan masih panjang

Apakah drama lantas berakhir? Tentu belum.

PT Bravo masih harus membuktikan bahwa produk mereka mampu memenuhi ekspektasi. Pegawai kami, sebagai tim pengguna yang telah dilatih, harus siap membuktikan kinerjanya. Regulasi internal terkait penggunaan teknologi ini, keberlanjutan pengoperasian, dan seabrek pekerjaan rumah lainnya masih menanti.

Tapi untuk saat ini, kami telah memberi bukti bahwa implementasi teknologi baru berbasis data masih bisa diupayakan, bahkan di tengah stigma bahwa implementasi selalu bergantung pada dorongan politis dan isu KKN yang begitu lekat dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Belakangan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Iqbal sering menyebut kata “orkestrasi.” Dalam pidato-pidatonya, kata ini ia gunakan untuk mendeskripsikan peran pemerintah provinsi: menjadi “orkestrator” yang tidak hanya berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat, tetapi juga mengambil peran strategis untuk menyatukan berbagai sumber daya pembangunan—mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga mitra pembangunan seperti lembaga nonpemerintahan (NGO) dan organisasi masyarakat sipil (CSO).

Saya pikir ini penting untuk mencapai pembangunan yang efektif dan kebijakan yang tepat sasaran.

Namun, ide ini bukanlah hal baru di NTB. Beberapa tahun lalu, ide serupa sudah dimasak di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB. Saat itu Bappeda masih ada di bawah komando Pak Is, seorang birokrat senior yang telah melanglang buana di ragam perangkat daerah di Nusa Tenggara Barat. Beliau mencetuskan beragam inisiatif yang belakangan saya sadari ternyata cukup progresif, salah satunya adalah membentuk Unit Manajemen Program Kemitraan, atau UMPK.

Di awal berdirinya, bagi saya unit ini keren sekali. Menyimpan harapan besar agar UMPK bisa menemukan banyak peluang kolaborasi antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Sayangnya, situasi klasik yang sulit dihindari dalam birokrasi terjadi. Sempat berjalan baik di awal pembentukannya, eksistensi UMPK sedikit meredup akibat pergantian struktur koordinasi.

Tapi Tuhan ternyata seru sekali. Hampir dua tahun saya melihat UMPK dari luar dengan harapan yang tetap besar. Tiba-tiba Pak Is menunjuk saya sebagai koordinator UMPK menuju masa pensiunnya.

Seperti menelan ludah sendiri, kini sayalah yang mengemban segala ekspektasi yang dulu saya sematkan pada UMPK: bahwa unit ini harus bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara keterbatasan daya dan upaya pemerintah, khususnya di daerah, dengan segala ekspektasi tinggi dan sumber daya yang dimiliki kawan-kawan nonpemerintah, yang kini disebut “mitra pembangunan.”

Kabar baiknya, tren menunjukkan hal yang menurut saya positif. Program-program pembangunan kini juga banyak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga di luar “pelat merah”. Kawan-kawan mitra pembangunan kini tidak hanya datang mengkritik pemerintah, tetapi juga hadir sepaket dengan program-program solutif dan dana-dana besar yang berhasil mereka datangkan dari berbagai donor asing maupun program hibah dalam negeri.

Oleh karena itu, ide Pak Is kala itu untuk membentuk UMPK sebagai unit yang menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah dan mitra pembangunan adalah sebuah terobosan yang tepat. Utamanya, karena kondisi APBD NTB yang masih sangat bergantung pada transfer pusat.

UMPK dibentuk dengan lima tugas: (1) mendata mitra pembangunan; (2) memfasilitasi dan mendukung program atau kegiatan mitra pembangunan bersama bidang teknis; (3) memantau perkembangan kegiatan mitra pembangunan; (4) memperluas jaringan kemitraan untuk mendukung peningkatan pendanaan pembangunan daerah; dan (5) menyiapkan laporan tahunan kegiatan mitra pembangunan.

Dalam perjalanannya, ternyata tugas-tugas UMPK ini juga dapat mendukung berbagai kebutuhan beberapa sekretariat yang ada di Bappeda, seperti sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) dan Tim Kajian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Saat Pak Is pensiun di akhir 2025, inisiatifnya mengelola kolaborasi antara program pemerintah dengan berbagai program mitra pembangunan ternyata sejalan dengan Gubernur NTB terpilih, Muhammad Iqbal.

Maka, harapan saya akan peran UMPK untuk pembangunan NTB pun masih ada. Kini, di bawah kepemimpinan Kepala Bappeda NTB yang baru, seorang birokrat perempuan cerdas yang biasa kami sapa Bu Nelly, harapan akan fungsi strategis UMPK tidak hilang, justru menjadi lebih kuat.

Meski sudah berganti nama menjadi Tim Kerja Sama Daerah dan Mitra Pembangunan (TKDMP), visi kolaborasi yang ada dalam DNA UMPK pun kini menjadi value dan arah baru NTB. Karena gubernur baru memiliki visi NTB “makmur dan mendunia,” TKDMP pun terlibat dalam program-program unggulan yang punya tiga tujuan utama: pengentasan kemiskinan ekstrem; ketahanan pangan dengan hilirisasi agromaritim; dan pariwisata berkelas dunia.

Saya akan bercerita tentang salah satu program unggulan yang paling bergaung di NTB, yaitu “Desa Berdaya.”

Program ini ingin membangun kemandirian desa dengan mengokohkan fondasi sosial ekonomi dengan dua pendekatan, yaitu menyelesaikan masalah dan mendorong potensi desa. Didukung penuh oleh Gubernur NTB, hal ini mematahkan asumsi tentang rendahnya keterlibatan pemerintah provinsi dalam menyelesaikan masalah di desa.

Beberapa bulan yang lalu, pemerintah NTB mengadakan sebuah forum silaturahmi mitra pembangunan untuk Desa Berdaya. Dalam ceramahnya, Gubernur NTB mendiskusikan alasan kenapa NTB masih termasuk ke dalam 12 daerah termiskin di Indonesia, padahal ada begitu banyak program mitra pembangunan yang masuk ke NTB sejak lama. Ia berpendapat ini akibat tidak adanya orkestrasi yang membuat program pemerintah dan nonpemerintah yang saling mendukung untuk menghasilkan dampak yang menyeluruh dan tidak parsial.

Di kegiatan inilah kemudian terhimpun data 52 mitra pembangunan yang juga bergerak di tingkat desa. Lalu, bagaimana tindak lanjutnya? Didik S. Mulyono, seorang konsultan perencanaan dari Yogyakarta, memberikan masukan yang sangat baik untuk kami. Perlu dibentuk model “logic” atau kerangka kerja logis sebagai “peta jalan” yang menjelaskan hubungan antara proses, output, hingga dampak pembangunan yang dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak untuk berkontribusi pada kesuksesan Desa Berdaya.

Strukturnya kurang lebih seperti ini:

Dengan kerangka ini, seluruh pihak yang terlibat—baik pemerintah, mitra pembangunan, maupun masyarakat—memiliki pemahaman yang sama tentang arah pembangunan dan posisi kontribusinya masing-masing.

Menemukan kesenjangan, menetapkan target realistis

Salah satu kekuatan model ini adalah kemampuannya mengidentifikasi kesenjangan (gap). Misalnya, pada level sumber daya manusia (SDM), sering kali intervensi hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan (knowledge), belum sampai pada perubahan sikap (attitude) dan praktik (practice).

Sayangnya, banyak program mitra pembangunan saat ini baru menyentuh aspek teknis. Tanpa kerangka logis, ketimpangan ini sering tidak disadari. Selain itu, juga penting untuk memahami bahwa pada intervensi yang berada di level proses, perubahan paling realistis hanya sampai pada output—bukan langsung pada impact. Kesadaran inilah yang membantu semua pihak menetapkan ekspektasi yang masuk akal dan menghindari klaim berlebihan.

Jadi begitulah dinamika menarik yang ada di Bappeda NTB. Saya rasa cukup reformis di tengah semakin terbelitnya APBD karena besarnya pemotongan transfer pusat ke daerah. Pemerintah provinsi pun harus terus aktif dan kreatif menemukan ragam sumber daya agar tetap mampu mencapai target pembangunan yang tentunya bertujuan untuk menjawab berbagai masalah kontekstual daerah dan masyarakatnya.

Artikel ini tersedia juga dalam Bahasa Inggris di sini.

Hari itu saya kembali menyaksikan rombongan bapak-bapak menyeret koper dan menggendong ransel besar datang ke kantor kami. Ini bukan pemandangan asing. Setahun ke belakang, saya sebagai petugas verifikator di Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Batam terbiasa menerima mereka. Raut wajah mereka terlihat terburu-buru dan panik.

“Bu, kami disuruh imigrasi lapor ke sini,” ujar salah satu awak kapal niaga migran.

“Bapak kerja sebagai apa?” tanya saya.

“Pelaut, Bu,” ujarnya.

Permasalahan seputar pelaut, yang biasa kami sebut Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan (AKNM dan AKP), mulai muncul pada awal 2025. Penolakan terhadap AKNM dan AKP yang terjadi di beberapa pelabuhan internasional yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, seperti Pelabuhan Internasional Batam Centre, Pelabuhan Harbour Bay, dan Pelabuhan Internasional Sekupang Batam, tentu saja mengagetkan.

Pasalnya, ternyata para pelaut ini perlu memiliki e-PMI, kartu identitas elektronik yang membuktikan status mereka sebagai pekerja migran Indonesia yang resmi terdaftar di sistem Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Padahal, belum ada arahan dari pemerintah pusat dan sosialisasi secara masif tentang kewajiban pelaut untuk memiliki e-PMI. Ditambah lagi, ada resistensi dari sebagian pelaut: bagi mereka, identitas mereka adalah pelaut, bukan pekerja migran.

Penempatan AKNM dan AKP belum pernah diimplementasikan sejak Undang-Undang (UU) No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan. Padahal, Pasal 4 sudah menjelaskan bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan telah termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia. Teknisnya kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22/2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Namun, aturan ini nampaknya tidak diketahui awak kapal. Banyak dari mereka yang bertanya mengapa aturan ini sangat tiba-tiba tanpa ada sosialisasi dari pemerintah?

Saat itu, kami hanya memberikan jawaban normatif bahwa aturan ini sudah ada sejak tahun 2022. Tidak jarang kami mendengar balasan, “Bu, saya jadi pelaut sudah bertahun-tahun. Baru kali ini ditolak begini. Padahal dokumen sudah lengkap.”

Saya pikir ini begitu ironis. Alih-alih untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran, aturan yang ada malah memberikan batasan pada mobilitas di perbatasan karena tidak disosialisasi dengan baik.

Lebih sedihnya lagi, penundaan keberangkatan di imigrasi kembali berujung pahit dengan penolakan di kantor kami. Dari awal hingga pertengahan 2025, lebih dari 350 orang pelaut ditunda keberangkatannya oleh imigrasi dan diarahkan untuk melapor ke kantor kami. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 40 orang yang memenuhi persyaratan dokumen dan dapat kami proses e-PMInya.

Penolakan terjadi karena sebagian besar pelaut belum melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam SISKOP2MI, sistem layanan terpadu kami. Mereka rata-rata hanya memiliki paspor, buku pelaut, dan Letter of Guarantee (LG) sebagai pengganti visa. Sebagian lainnya tidak memiliki kontrak kerja karena menurut pengalaman mereka, kontrak akan ditandatangani setibanya atau selesai melaksanakan medical check-up di negara penempatan.

Berbulan-bulan permasalahan ini tak kunjung selesai tanpa kepastian. Isu yang muncul pun telah kami sampaikan ke pimpinan. Namun, berkonflik setiap hari dengan para pelaut tentu saja menjadi beban moral dan mental bagi kami yang menjadi garda terdepan.

Di satu sisi, pelayanan harus diberikan. Namun, di sisi lain, sebagai bagian dari sistem, penolakan tidak bisa dihindari. Berada di tengah-tengahnya tentu saja melelahkan. Setelah pertimbangan matang, kami berinisiatif untuk membuat surat ke direktorat terkait di kementerian kami. Kami berpikir surat ini bisa jadi jawaban agar permasalahan ini mendapat kejelasan dari pusat agar pelayanan optimal dan penolakan bisa ditekan.

Setelah draf surat selesai, kami meminta tolong pimpinan untuk membantu mengirimkan surat tersebut ke pusat.

BP3MI Kepulauan Riau, unit balai layanan yang membawahi kantor kami, pun membantu mengirimkan surat ke Direktorat Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Surat tersebut berisi penolakan yang terjadi kepada AKNM, minimnya dokumen yang dimiliki oleh mereka, serta adanya aturan yang bias karena di dalam undang-undang, salah satu dokumen yang harus dimiliki adalah visa, sementara kebanyakan mereka hanya punya Letter of Guarantee (LG).

Setelah adanya arahan dari pusat, sepanjang 2025 telah diterbitkan 1.345 e-PMI dengan skema AKNM perseorangan. Hal ini jadi tamparan: selama ini pendataan pekerja migran Indonesia hanya berorientasi pada pekerja di darat. Kami tidak tahu bahwa pekerja migran sektor maritim Indonesia di Singapura dan Malaysia mendominasi angka penempatan yang tercatat di unit kerja kami; sebelumnya keberadaan mereka tidak tercatat.

Ini adalah sebuah terobosan. Akhirnya, pada tahun 2025, aturan baru tentang awak kapal sebagai pekerja migran yang dimuat dalam UU No. 18/2017 dan PP No. 22/2022 pun diimplementasikan di lapangan.

Meskipun implementasi telah dilakukan, kebingungan lintas sektor masih terjadi.

Pada suatu ketika, awak kapal yang bekerja di perusahaan kapal berbendera Indonesia ditolak di imigrasi karena tidak memiliki e-PMI. Ketika mereka datang ke kantor kami, kami terpaksa menolak untuk menerbitkan e-PMI karena kami tidak memiliki otoritas terhadap awak kapal yang bekerja untuk perusahaan lokal yang memiliki Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal (SIUKAK). Perusahaan jenis ini adalah ranah Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (HUBLA).

Tumpang tindih aturan dan kebingungan di lapangan

Kebingungan masih berlanjut akibat tumpang tindih regulasi antara KP2MI dan Kementerian Perhubungan. Selain e-PMI yang dikeluarkan KP2MI, ada kartu identitas lain yang dimiliki oleh awak kapal, yakni Seafarer Identity Card (SID) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. November 2024 lalu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura mengeluarkan e-SID, SID versi elektronik, bagi para pelaut. Hingga saat ini pun pelaut yang berada di Singapura masih di bawah atase perhubungan.

Mengapa ini bisa terjadi?

Jika ditelisik lebih jauh, kedua jenis identitas bersumber dari acuan hukum yang berbeda. e-PMI lahir dari UU No. 18/2017 yang merujuk pada Konvensi Internasional mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Sementara, SID merupakan manifestasi Konvensi ILO No. 185 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut. Meskipun keduanya sah secara hukum, hal ini menimbulkan kebingungan karena yang mereka pahami, keduanya merupakan produk pemerintah.

Lantas mengapa tidak dijadikan satu? Pertanyaan ini masih belum terjawab karena kedua instansi masih menjalankan mandat sektoralnya masing-masing tanpa harmonisasi, sehingga permasalahan yang seharusnya diselesaikan di tingkat pusat terpaksa diselesaikan di meja pelayanan.

Ketidakharmonisan kebijakan lintas sektor diperburuk oleh penolakan di lapangan yang berimbas pada ketidakpastian pelayanan yang bisa menimbulkan kerugian waktu, materi, dan tenaga pelaut, serta kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

Dari semua permasalahan ini, yang menanggung kerugian terbesar adalah objek yang seharusnya dilindungi, yaitu pekerja migran, termasuk awak kapal niaga migran. e-PMI yang fungsinya sebagai bentuk pelindungan negara tidak sepenuhnya disadari karena gagal melewati pos imigrasi untuk bekerja menjadi momok yang lebih menakutkan.

Meskipun telah melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, tugas kami bukan tanpa cela. Suatu hari kami kedatangan salah seorang pejabat senior dari pusat. Beliau memanggil saya dan rekan saya yang pada saat itu melakukan pelayanan terhadap awak kapal. Saya disidang seolah-olah melakukan tindakan pidana sebab kontrak kerja para pelaut tertulis esok hari, bukan tanggal hari ini. Saya pun berargumen bahwa dari yang saya tahu, para pelaut biasanya akan menandatangani kontrak ketika sampai di negara penempatan atau di atas kapal karena ada perbedaan dalam tata cara penempatan sea-based dan land-based.

Pejabat senior itu tetap bersikeras bahwa itu salah. Berdalih bahwa pengalaman saya selama 8 tahun bekerja di sini tidak ada artinya. “Sudah selama itu di sini, masa tidak mengerti apa-apa?” ujarnya.

Pejabat senior ini juga menambah dinamika dengan kewajiban pelaut melampirkan surat izin dari keluarga. Namanya juga budaya birokrasi di Indonesia: pejabat senior tidak bisa dibantah. Sementara kondisi di perbatasan, di mana penolakan juga terjadi, tentu saja menimbulkan gejolak.

Dilema ini membuat saya menghubungi Direktorat terkait yang menangani AKNM dan AKP karena belakangan kami sadar bahwa pejabat senior tersebut tidak berasal dari unit yang membidangi. Setelah permasalahan saya utarakan, jawaban mereka adalah awak kapal sudah mau terdata saja, sudah bagus daripada dipersulit dan tidak terdata, malah sulit kalau ada permasalahan.

Bekerja di instansi ini rasanya seperti bekerja di persimpangan dan dihadapkan pada pilihan nurani atau birokrasi yang terjadi karena kondisi. Mereka tidak peduli dengan mandat sektoral; mereka cuma ingin langkah mereka untuk mencari nafkah dipermudah, dan harapan itu berada di meja pelayanan.

Sebuah kemenangan kecil bagi saya adalah wajah cerah para pelaut yang kembali menenteng ransel dengan e-PMI di genggaman.

Artikel ini tersedia juga dalam Bahasa Inggris di sini.

Selama saya menempuh studi di Jepang, membayar berbagai kewajiban administrasi hampir tidak pernah terasa merepotkan. Sekitar lima menit berjalan kaki dari apartemen tempat penulis tinggal, terdapat sebuah konbini Yamazaki, toko serba ada yang buka hampir sepanjang hari.

Di toko minimalis itu, saya biasanya menyempatkan diri membayar berbagai tagihan mulai dari iuran kesehatan, biaya sewa, hingga beberapa kewajiban administrasi lainnya. Prosesnya sangat sederhana: saya hanya perlu menyerahkan slip pembayaran kepada seorang kasir, lalu dengan senyuman yang ramah, ia memindai slip tersebut seolah itu hanyalah transaksi biasa, seperti jika saya membeli segelas kopi hangat beserta cemilannya. Setelah transaksi selesai, slip tersebut diberi cap merah khas Jepang, sebuah hanko, yang sekilas mengingatkan pada stempel yang sering kita lihat dalam kisah-kisah kolosal Asia.

Tidak ada antrean panjang, tidak perlu berpindah dari satu loket ke loket lainnya, dan bisa dilakukan kapan saja, bahkan di akhir pekan. Cukup satu petugas kasir dengan satu alat pindai sederhana, semua kewajiban tuntas dalam hitungan menit. Pengalaman yang terasa sederhana, namun dari situ saya merasakan kehadiran pemerintah Jepang, bahkan tanpa pernah memilih atau bertatap muka secara langsung.

Namun, ketika kembali ke Indonesia pada tahun 2023, realitas yang saya temui di kampung halaman di Sulawesi Tenggara terasa begitu berbeda. Untuk membayar satu jenis pajak kendaraan, saya harus mengantre di kantor Samsat selama tiga puluh menit, bahkan kadang berjam-jam lamanya. Proses yang seharusnya sederhana sering kali terasa panjang karena masyarakat harus melalui beberapa loket pelayanan hanya untuk menyelesaikan satu transaksi pembayaran.

Perbedaan pengalaman tersebut memunculkan pertanyaan sederhana di benak saya, “Mengapa layanan publik yang seharusnya memudahkan masyarakat justru sering kali terasa begitu merepotkan?”

Pertanyaan itu pula yang kemudian mendorong saya untuk mengajukan perpindahan dari kantor lama saya di Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara, instansi yang secara langsung menangani pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pucuk dicinta, ulampun tiba

Dengan melihat latar belakang pendidikan serta fokus penelitian penulis mengenai pengelolaan pendapatan daerah selama studi di Jepang, pimpinan yang baru kemudian mempercayakan saya untuk menjadi person in charge (PIC) untuk program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Penugasan tersebut sejalan dengan tujuan awal saya, yakni memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusinya.

Namun, tugas tersebut dimulai dari kondisi yang tidak mudah. Pada saat itu, Sulawesi Tenggara berada di posisi ke-34 dari 34 provinsi di Indonesia dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Artinya, provinsi kami berada di peringkat paling bawah secara nasional.

Indeks ini pada dasarnya mencerminkan layanan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, di mana sebagian besar pembayaran pajak dan retribusi daerah masih dilakukan secara tunai melalui loket-loket pembayaran. Kondisi ini sangat tidak ideal karena sangat merepotkan masyarakat, terutama bagi mereka yang berdomisili jauh dari pusat pelayanan.

Memulai reformasi di tengah keterbatasan

Awal tahun 2024, kami mulai mendorong digitalisasi pembayaran daerah. Tantangan pertama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur. Bank Pembangunan Daerah kami, Bank Sultra, saat itu masih dalam tahap awal memperkuat sistem digitalnya. Sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam pengelolaan transaksi keuangan, bank daerah memegang peran penting dalam ekosistem pembayaran daerah. Namun, kesiapan teknologi untuk mendukung kanal pembayaran digital terintegrasi, seperti payment gateway, QR payment, dan integrasi multi-platform, belum sepenuhnya tersedia.

Situasi ini menempatkan kami pada pilihan yang tidak mudah. Menunggu kesiapan sistem berarti mempertahankan kondisi yang tidak efisien, sementara memaksakan perubahan tanpa dukungan infrastruktur juga berisiko menimbulkan masalah baru.

Pada akhirnya, kami memilih pendekatan kolaboratif. Melalui diskusi yang difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, kami mulai mengeksplorasi kemungkinan bekerja sama dengan penyedia payment gateway eksternal untuk membangun fondasi awal ekosistem pembayaran digital.

Bank Indonesia kemudian merekomendasikan Espay, sebuah perusahaan teknologi pembayaran yang memiliki pengalaman dalam mengintegrasikan sistem pembayaran pemerintah dengan jaringan pembayaran digital nasional. Rekomendasi tersebut menjadi titik awal kerja sama antara Bapenda Sulawesi Tenggara dan Espay, meski tentu membangun kolaborasi ini tidaklah sederhana.

Menghadapi skeptisisme birokrasi

Untuk menerapkan sistem pembayaran digital, kami membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp 195 juta untuk instalasi, biaya sewa, dan integrasi infrastruktur payment gateway. Jumlah ini sebenarnya relatif kecil dalam konteks anggaran pemerintah provinsi. Namun, penerimaan sektor retribusi daerah yang cenderung fluktuatif selama 5 tahun terakhir membuat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempertanyakan urgensi investasi ini.

Dalam satu rapat, mereka mengutarakan bahwa mengalokasikan anggaran tambahan untuk sektor yang tidak stabil tentu bukan keputusan yang mudah karena bukankah tidak ada jaminan bahwa sistem baru ini akan memberikan dampak positif bagi penerimaan daerah? Malah justru bisa merugikan keuangan daerah!

Untuk menjawab keraguan tersebut, saya menjawabnya dengan mengajukan balik satu pertanyaan:

“Bagaimana kita bisa berharap ada perubahan jika pendekatan yang kita gunakan setiap tahun selalu sama? Digitalisasi sektor retribusi adalah pendekatan yang baru dan wajib untuk dicoba”

Saya mencoba meyakinkan bahwa dalam upaya seperti ini tidak ada jaminan yang mutlak. Yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar berdasarkan pengalaman dan praktik terbaik dari daerah lain seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sekitarnya. Jika sistem ini berhasil, maka ia dapat menjadi fondasi bagi perubahan yang lebih besar. Namun, jika tidak memberikan dampak yang diharapkan pun, setidaknya ada proses transfer of knowledge bagi internal pemerintah maupun mitra strategis sehingga keduanya jadi punya pengalaman belajar dan gambaran untuk membangun sistem serupa tanpa dikenakan biaya lagi. Argumen singkat itu terdengar logis bagi mereka, sehingga akhirnya pembiayaan pun disetujui.

Ketika digitalisasi mulai memberikan dampak

Kerja sama dengan Espay akhirnya disetujui dan mulai diterapkan di Sulawesi Tenggara. Perubahan ini memungkinkan kami untuk menerapkan sistem pembayaran retribusi daerah berbasis QRIS. Melalui sistem ini, masyarakat dapat membayar retribusi melalui berbagai platform digital seperti mobile banking, dompet elektronik, maupun aplikasi lain yang mendukung QRIS.

Untuk pertama kalinya, masyarakat tidak lagi harus membawa uang tunai atau datang ke loket bank hanya untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Pada akhir tahun 2024, dampaknya mulai terlihat. Beberapa perangkat daerah yang memungut retribusi mulai mencatatkan pertumbuhan penerimaan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, peringkat ETPD Sultra pun meningkat dari ke-34 menjadi ke-27 dari 36 provinsi di Indonesia. Secara pribadi, saya juga dianugerahi penghargaan sebagai “Insan Penggerak Digitalisasi Pemerintah Daerah Paling Akseleratif” oleh Bank Indonesia Sulawesi Tenggara.

Memperluas akses layanan digital

Selanjutnya, pada tahun 2025, kami kembali meluncurkan program SIGAP, sebuah layanan jemput bola yang dirancang untuk mendekatkan layanan pajak kepada masyarakat. Alih-alih menunggu wajib pajak datang ke kantor pemerintah, Tim SIGAP secara aktif mendatangi komunitas, pelaku usaha, dan ruang publik untuk membantu masyarakat mengakses layanan pembayaran digital.

Selain itu, kami juga mulai mengembangkan platform administrasi digital bagi perusahaan, terutama bagi sektor pertambangan yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah.

Melalui platform ini, perusahaan dapat melakukan registrasi, mengunggah dokumen, dan memproses pembayaran secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Langkah-langkah kecil ini secara bertahap mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan pemerintah daerah.

Budaya pembayaran digital mulai berkembang. Peringkat digitalisasi Sulawesi Tenggara kembali meningkat menjadi ke-16 dari 36 provinsi di Indonesia, dan provinsi kami kemudian menerima penghargaan nasional dari Kementerian Koordinator Perekonomian “Rookie of the Year” sebagai daerah dengan percepatan digitalisasi paling masif di Indonesia pada tahun 2025.

Lebih dari itu, pada Desember 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lebih dari Rp 100 miliar, naik sebesar 8,12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

Tentang jejak yang ditinggalkan

Pada akhirnya, kisah sederhana ini bukan hanya tentang peralihan pelayanan pajak dari loket tunai menuju bilik virtual, melainkan suatu proses yang dibangun secara berjenjang mulai dari membangun kepercayaan antarinstitusi, menjawab keraguan birokrasi, hingga belajar bersama memahami sistem yang benar-benar baru bagi banyak pihak.

Walaupun langkah perubahan ini masih jauh dari garis finis karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, setidaknya perjalanan kecil ini telah meninggalkan satu pelajaran berharga yang layak untuk diwariskan. Bukan karena kisah ini luar biasa, melainkan karena ia lahir dari niat sederhana untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Mungkin, di masa depan, orang tidak lagi mengingat siapa yang memulainya. Tetapi semoga semangat di balik cerita ini tetap hidup, bahwa di dalam birokrasi selalu ada ruang bagi gagasan kecil untuk tumbuh, bagi keberanian untuk mencoba hal baru, dan bagi harapan untuk terus memperbaiki cara negara melayani warganya.

Jika suatu hari kisah ini sampai kepada mereka yang sedang merasakan kegelisahan yang sama, barangkali ia dapat menjadi pengingat bahwa reformasi tidak harus menunggu momentum besar.

Kadang ia hanya membutuhkan satu keberanian untuk mulai melangkah dan ketekunan untuk menjalani hingga memberi dampak berarti, agar reformasi ini tidak berhenti pada testimoni penulis di ujung cerita ini, melainkan terus berlanjut dalam langkah-langkah transformatif yang mungkin akan ditulis oleh mereka yang datang setelahnya.

Artikel ini tersedia juga dalam Bahasa Inggris di sini.

Pagi di hamparan sawah selalu dimulai dengan kabut tipis yang perlahan terangkat oleh matahari. Di antara petak sawah yang tampak sederhana, ada harapan yang tumbuh tanpa banyak suara. Bulir padi tidak pernah berteriak tentang kontribusinya terhadap stabilitas nasional. Ia hanya tumbuh, menguning, lalu dipanen.

Mungkin kita telah terbiasa melihat angka-angka digdaya disebut dalam seremoni tingkat nasional. Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan panen raya menyampaikan Indonesia sukses swasembada pangan tahun 2026. Produksi beras secara luar biasa mampu mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun 2024. Cadangan beras menguat hingga 2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa kita.

Pidato presiden dalam panen raya terakhir di Kabupaten Karawang awal tahun ini memang bukan sekadar retorika. Statistik yang ia sebut benar adanya. Namun, sebelum angka-angka terpampang di podium dan dikutip media, ada perjalanan panjang yang sunyi.

Selama hampir dua tahun, saya mendapat amanah untuk menjadi bagian dari tim pelaporan data harian untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya menyadari bahwa swasembada bukan sekadar pembentuk angka statistik; berapa banyak beras yang dihasilkan di bahan tayang. Lebih jauh, ini cerita tentang adanya koordinasi yang berulang. Ada peta yang digambar dengan jari di layar telepon genggam. Ada diskusi kecil antara penyuluh pertanian dan petani di balai penyuluhan yang jarang terdengar gaungnya.

Di sinilah kisah ini dimulai.

Saat data jadi kunci perubahan

Awalnya, saya mengira tugas pelaporan data yang saya jalani sejak 2023 itu hanya berkutat di depan laptop dengan aplikasi ArcGis saja. Nyatanya, tugas itu membawa saya masuk ke sawah-sawah, ruang rapat kecil bersama penyuluh, dan dasbor statistik bervolume besar yang tampak abstrak di Jakarta.

Fokus kami dari pimpinan sederhana saja: data tanam yang akurat dan data panen yang terkoordinasi secara spasial hingga tercatat resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Awalnya, data tanam dicatat oleh setiap penyuluh yang ada di desa. Data tersebut lalu masuk ke kecamatan dan dirangkum oleh koordinator penyuluh untuk dilaporkan ke Dinas Kabupaten dan ke Kementerian Pertanian.

Sebelum ada arahan dari Kementerian untuk turun melakukan pendataan, termasuk data spasial, sering terjadi perbedaan angka karena pendataan dilakukan secara manual dan di bawah pengaruh subjektivitas penyuluh. Akibatnya, rawan terjadi kesalahan estimasi luas tanam, yang menurut sejumlah studi dapat menghasilkan bias signifikan dalam proyeksi produksi nasional.

Akhirnya, saat saya dan tim turun menjadi penanggung jawab, pendekatan ini kami pelan-pelan perbaiki bersama menggunakan poligon dan citra satelit. Harapannya, pendekatan baru ini bisa membuktikan peningkatan presisi estimasi area panen, sehingga melahirkan suatu peta distribusi tanaman untuk kebijakan pangan nasional.

Inilah mengapa reformasi tata kelola data di tingkat kabupaten menjadi fondasi penting bagi kredibilitas klaim swasembada nasional.

Dalam literatur ilmiah tentang produktivitas pertanian dan remote sensing, akurasi data spasial tanam dipandang sebagai kunci untuk memahami dinamika produksi yang volatil. Sebuah kajian landasan kami, Remote Sensing for Crop Mapping, pun menekankan bahwa citra penginderaan jauh dan data spasial berperan penting dalam menghasilkan peta jenis tanaman yang terperinci.

Di atas kertas, ini adalah diskursus ilmiah. Tetapi di lapangan, ini adalah soal menjaga kepercayaan seluruh pihak demi terciptanya data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Cerita dari sawah: Dari admin ke spasial

Permasalahan klasik yang pertama kami temui adalah data tanam dan panen yang masih dikelola secara administratif semata: baris angka tanpa konteks spasial yang kuat. Ini berbeda dengan metode pengambilan sampel statistik yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kerangka Sampel Area (KSA) untuk perhitungan luas panen dan ubinan (pendugaan produktivitas hasil panen).

Saya jadi menyadari bahwa penyuluh pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat banyak yang belum bisa membuat poligon sederhana (poligon adalah metode pemetaan digital menggunakan titik koordinat tertutup untuk menentukan batas, luas, dan lokasi lahan). Padahal, poligon dapat digunakan untuk pengajuan KSA agar dapat dihitung sebagai pertimbangan BPS Pusat dalam memilih area sampel luas panen.

Lokakarya pemetaan sederhana menggunakan Field Area Measurement oleh penyuluh pertanian se-kabupaten (Dokumentasi pribadi penulis).

Untuk menutup kekosongan keterampilan ini, kami tentu harus belajar banyak dengan tim BPS, utamanya di BPS Kabupaten Kotawaringin Barat. Melalui pertemuan beberapa kali dengan penyuluh, kami mencoba melakukan lokakarya penggunaan aplikasi sederhana, yaitu Field Area Measurement. Aplikasi ini memungkinkan penyuluh menggambar poligon lahan di lapangan hanya dengan ponsel. Cara ini adalah pendekatan baru dari upaya lama, karena selama ini baik penyuluh maupun tim BPS mendapatkan lokasi KSA yang sudah ditentukan dari pusat.

Poligon yang dibuat penyuluh kemudian bisa memberikan konteks spasial yang sebelumnya hilang karena tidak terekap dalam laporan harian secara administrasi, agar selisih data tidak jauh.

Penyuluh melakukan uji coba poligon di lokasi tempat Luas Tambah Tanam (LTT) (Dokumentasi pribadi penulis)

Perlahan, meski belum seluruh poligon berhasil dipetakan dan masih terdapat selisih antara angka dari Dinas Pertanian dan BPS, utamanya untuk data luas panen, penyuluh yang awalnya ragu kini dapat melihat bahwa data yang mereka kumpulkan bisa terlihat di peta dan menjadi bagian dari narasi statistik nasional.

Kisah Padi Gogo: Terlihat dalam data setelah puluhan tahun tak tercatat

Kelebihan bagi saya, seorang PNS yang terjun di sektor riil, adalah saya punya kesempatan lebih banyak “membuktikan” laporan kuantitatif dengan pengalaman dinas langsung di lapangan.

Namun, ada sebuah pengalaman “kualitatif” yang emosional bagi saya: ketika saya turut serta dalam kegiatan tanam bersama petani padi ladang atau biasa disebut juga padi gogo, yang menjadi topik utama dalam pelatihan poligon kemarin.

Pengalaman ini menyentuh saya karena saya jadi belajar sifat tanam padi gogo yang sesuai dengan adat masyarakat Dayak Tomun di Kotawaringin: ladang berpindah. Adat turun-temurun ini membuka lahan yang awalnya hutan untuk berbagai macam tanaman; tidak cuma padi, tapi juga tanaman “apotek hidup” serta hortikultura.

Bagi saya pribadi, inilah wujud swasembada pangan.

Padi gogo, yang tumbuh di lahan kering, memiliki potensi hasil yang tinggi. Tetapi, hasil padi gogo sering kali tidak tercatat dalam data panen karena tidak masuk kategori sampling dari KSA. Padahal, padi gogo berkontribusi 47,16 persen dari total luas tanam (LT) padi total (per data Dinas Pertanian Kotawaringin Barat, 2025). Dari segi produktivitas teknis, potensi padi gogo semakin menarik perhatian karena dapat menyumbang peningkatan produksi tanpa perlu menambah input yang besar.

Bersama petani dan penyuluh di Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat (Dokumentasi pribadi penulis)

Dengan membagikan pengetahuan (knowledge transfer) kepada penyuluh pertanian, kami mendukung agar penyuluh dapat mengambil peran langsung dalam peningkatan potensi luas panen, utamanya dari padi gogo. Hasil dari langkah ini masih sangat prematur, namun ternyata setelah diintegrasikan, data menunjukkan bahwa kontribusi produksi dari padi gogo cukup signifikan.

Dari estimasi menuju presisi

Perubahan yang kami bawa ke lapangan sudah memperlihatkan dampak nyata secara kuantitatif:

Grafik Perbandingan Luas Tanam dan Luas Panen Kabupaten Kotawaringin Barat 2018-2025 (dalam Hektare) (Sumber: Dinas BPS Kabupaten Kotawaringin Baru, diolah penulis)

Kontraksi tajam sebenarnya sudah diprediksi. Tekanan struktural di mana faktor alih fungsi lahan dari sawah ke komoditas non-padi (terutama sawit) menjadi ancaman serius. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan luas baku sawah terus menurun hingga 1.621 hektar pada tahun 2024.

Pada tahun 2025, luas tanam padi sawah meningkat 4,93 persen dari tahun sebelumnya. Luas tanam padi ladang meningkat lebih tinggi lagi: 68,98 persen (luasnya mencapai 253 hektar). Artinya, total luas tanam pada tahun 2025 adalah 718 hektar, lebih tinggi 21,08 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, terjadi penurunan pada tren luas panen padi sawah hingga 10 persen akibat banjir dan gagal panen di beberapa area lumbung pangan. Secara total tren, luas panen menurun 6,72 persen dari tahun sebelumnya, yaitu di angka 593 hektar.

Sebesar apa pun usaha dalam perbaikan sistem ini secara struktural, sektor padi akan tetap menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap climate-related shocks, yang menjadi risiko terbesar dalam hasil akhir produksi di tingkat mikro.

Namun, upaya perbaikan data dan pencatatan poligon ini membuat intervensi tadi menjadi lebih terukur. Meski kenaikan tersebut bukan semata-mata karena perbaikan data dan intensifikasi lahan, ikhtiar pencatatan yang lebih baik inilah yang menjadi harapan bahwa ada potensi di area yang sebelumnya tidak tercatat.

Inovasi ini kemudian kami dokumentasikan dan ikutsertakan dalam kompetisi hackaton Lomba Sistem Anti Korupsi tingkat Kementerian Pertanian, digabung dengan upaya early warning system dalam sarana pertanian lainnya. Inovasi kami meraih Juara 2. Bagi saya, pengakuan institusional dan validasi reformasi yang diberikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman jadi langkah awal bahwa reformasi berbasis data memiliki nilai strategis dan tetap dapat menjadi cita-cita akhir in the long run.

Epilog: Reformasi yang tumbuh dari detail kecil yang sunyi

Saya teringat perjalanan berulang ke Pangkalan Bun. Saya teringat diskusi panjang dengan penyuluh yang awalnya ragu menggunakan aplikasi digital. Saya teringat tangan petani yang menunjukkan batas lahannya, lalu tersenyum ketika melihat petak sawahnya tergambar rapi dalam peta. Saya teringat rapat rekonsiliasi dengan BPS yang berlangsung hingga sore, memastikan bahwa satu hektare pun tidak tercatat ganda atau terlewat.

Reformasi yang kami lakukan tidak pernah jadi berita utama. Namun, dari proses yang tampak kecil itulah produksi meningkat dan data menjadi lebih kredibel untuk diberitakan atau dijadikan sorotan dalam bahan paparan pejabat di atas podium.

Swasembada pangan memang diumumkan dari pusat. Namun, ia dikerjakan di daerah. Ia hidup dalam detail. Reformasi yang sunyi, namun nyata. Reformasi yang tidak selalu diberi panggung, tetapi menopang panggung itu sendiri.

Ketika suatu saat nanti, di masa yang akan datang, saya melihat hamparan padi menguning di daerah kecil di Kalimantan Tengah itu, saya tahu bahwa kerja sunyi itu tidak sia-sia. Ia mungkin tidak selalu dirayakan. Ia tumbuh. Ia menguatkan negeri.

Dan bagi saya, itulah reformasi yang sesungguhnya.